UN 2010


Mencegah Kecurangan Ujian Nasional
Oleh Rahmi Andri Wijonarko,ST*

Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah kecurangan Ujian Nasional (UN)? Tentunya selain apa yang sudah dilakukan pihak penyelenggara yaitu Depdiknas, BSNP, sekolah, dan dengan dukungan kepolisian masih ada banyak hal yang menarik untuk dicermati. Terbukti masih ada saja usaha-usaha curang muncul di pemberitaan setiap datang UN. Sebagai titik awal, penting untuk diperhatikan bahwa membawa masalah kecurangan UN sebagai topik tulisan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan permasalahan pada sisi orang-orang yang memberikan ujian dan peserta ujian.
Kecanggihan teknologi telah menyumbang pembaruan pada pelaksanaan ujian, namun juga berpotensi mengancam validitas/keabsahan hasil UN ini. Kecurangan yang makin canggih dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Rasa keadilan publik juga jangan sampai terlukai dengan munculnya kecurangan dari even-even ujian berskala besar, seperti UN, Ujian masuk PT, atau ujian penerimaan PNS. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan sensitivitas tentang ancaman validitas yang sebelum ini hampir-hampir diabaikan walaupun sering diwacanakan.
Dari perspektif yang lebih luas, mungkin akan berguna untuk mengkonsepsi kembali pengujian sepenuhnya. Harapannya, kesuksesan hasil ujian itu dapat lebih konsisten dan langsung terkait dengan usaha siswa, pengajaran yang efektif, dan kinerja sehingga cukup mantab untuk disebut berhasil. Idealnya hasil ujian disertai pula dengan informasi diagnostik yang cukup mengenai kelebihan dan kelemahan siswa.

Lantas, bagaimana langkah-langkah lebih pragmatis yang dapat diambil? Daftar berikut ini memberikan langkah-langkah permulaan yang difokuskan pada pemberi ujian; beberapa pada peserta ujian, dan beberapa berlaku untuk keduanya.

1) Tebarkan Pesan/Kata-kata positif
Bisa dikatakan bahwa budaya dalam sistem pendidikan Indonesia, kita ini lebih sering berdiri diposisi ’perlu diingatkan’ daripada ’telah sadar’. Pemerintah sebenarnya sudah bekerja dengan cukup baik, karena hampir semua program ujian disediakan dokumentasi yang menggambarkan pengujian telah sesuai prosedur administrasi dan peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum dan sah. Meskipun demikian, laporan dari mereka yang dituduh ’mengkhianati’ ujian sering disertai dengan bantahan bahwa mereka tidak tahu perilaku itu salah atau berdalih tindakannya tidak keluar prosedur. Jika memang diarahkan sebagai peringatan dan untuk meningkatkan kesadaran, setiap pelaksanaan ujian yang berisiko tinggi harus disertai dengan penyebaran pedoman jelas mengenai perilaku yang dibolehkan dan diizinkan. Hal seperti itu harus dengan kata-kata peringatan yang jelas, telah diujicobakan, didistribusikan, dan ditandatangani oleh semua yang menangani bahan ujian, termasuk supervisor di lokasi pengujian, pengawas, dan peserta ujian. Sejatinya hal seperti ini sudah ada dalam pelaksanaan UN saat ini. Hanya tidak gencar, di media TV, radio atau koran pun masih tampak kadang-kadang, dan masih kalah santer dengan iklan pilkada, atau layanan masyarakat lain, sehingga belum terinformasikan sepenuhnya.

2) Mengurangi ketergantungan pada format ujian yang mudah dicurangi.
Perubahan dalam praktek penyusunan ujian dapat mengurangi potensi untuk beberapa metode curang. Sebagai contoh, lebih sulit seorang peserta ujian untuk menyalin jawaban peserta ujian lain pada ujian model pertanyaan esai, analisis kasus, atau format tanggapan terkonstruksi lainnya, daripada menyalin dan memberikan kunci ke item pilihan ganda yang wujudnya hanya satu huruf A, B, C, D atau E. Satu pesan singkat (SMS) akan dapat memberi 50 jawaban ke banyak orang lain dalam sekejap. Memang harus harus diakui, bagaimanapun juga saat ini, bahwa ide perubahan semacam itu memerlukan timbal balik dalam hal efisiensi dan biaya penilaian. Namun, dengan kemajuan teknologi pemindaian (scanner), optimis ide ini dapat direalisasikan di masa depan.

3) Batasi jumlah mata uji.
Mungkin suatu kebenaran logis bahwa membatasi jumlah pengujian akan mengurangi jumlah kecurangan. UN SMP saat ini telah ditetapkan untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA, hanya 4 mata pelajaran lebih sedikit dibanding jaman EBTANAS (6 mata pelajaran). Sedangkan di tingkat SMA dengan tetap banyaknya mata pelajaran yang diujikan membuka peluang untuk tetap tinggi bahkan bertambahnya tindak kecurangan. Pengalaman serupa terjadi juga di negara lain yang mencoba memperbanyak mata uji dalam program pengujian kemampuan murid sebagai mekanisme utama untuk akuntabilitas. Ternyata perluasan mata uji juga berbanding lurus dengan perluasan peluang untuk kecurangan dan banyaknya kasus yang terungkap.
Ada dua reaksi publik tentang UN ini yaitu menganggap lazim-biasa-biasa saja, silakan jalan terus- dan satunya lagi, tanggapan reaksioner terhadap peningkatan kecurangan yang ditengarai terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu reaksi yang cukup keras adalah permintaan pengujian model UN untuk akuntabilitas ini sebaiknya ditinggalkan saja. Bahkan tuntutan penghapusan UN sudah dibawa sampai ke level Mahkamah Konstitusi.
Adanya tindak kecurangan mungkin hanya salah satu dari daftar panjang alasan peniadaan ujian terstandarisasi. Ada hal yang lebih nyata terlihat dalam reformasi pendidikan kita dimana telah terjadi ’penelikungan pendidikan’ karena akhirnya proses yang terjadi di sekolah bukan untuk mentransformasi (merubah) seorang manusia ke arah seharusnya tetapi menjadi mesin penjawab dengan menghalalkan karakter manipulatif dan koruptif. Inilah yang membidani lahirnya para penerus tindak korupsi yang kita perangi. Pembelajaran menjadi berfokus pada alat yaitu UN bukan pada tujuan sesungguhnya yaitu memperbaiki karakter dan kualitas murid.
Terkait dengan reaksi pertama adalah tuntutan bahwa tanggung jawab untuk menilai prestasi siswa terletak lebih di dalam individu pendidik di lingkup tanggung jawab profesionalnya. Reaksi kedua bahwa pengujian untuk akuntabilitas yang lebih mengandalkan format pilihan ganda akan lebih rentan terhadap korupsi/kecurangan. Alasannya, lebih sulit untuk memalsukan atau melatih jawaban siswa pada pertanyaan esai atau praktik percobaan IPA daripada melatihkan atau memberikan kunci ke item pilihan ganda.
Terhadap reaksi pertama yang masih dipermasalahkan adalah tentang nilai UN sebagai penentu kelulusan sehingga seolah menghakimi berhasil tidaknya seorang anak di sekolah. Fakta di lapangan, hasil UN sering tidak sesui kondisi sesungguhnya di mana ada siswa yang benar-benar kompeten justru gagal sedangkan yang tidak kompeten justru lulus. Bukankah hal ini akan berdampak pada devaluasi sumber daya manusia nantinya? Yang akan banyak di masyarakat adalah orang yang membawa ijasah dengan nilai bagus tetapi kemampuan berbahasa (baca, tulis, bicara, dengar), berhitung dan belajar yang minim.
Melihat itu semua persepsi publik yang jelas adalah bahwa penanggung jawab pendidikan saat ini ibarat seperti kiper sepakbola yang membiarkan gawangnya terbuka lebar. Gol akan tercipta sebanyak-banyaknya walaupun ada yang curang, memasukkan bola dengan tangan, yang penting lulus. Kalau pihak penyelenggara menyatakan sudah melaksanakan dengan baik, menjadi kiper yang baik, tetapi tetap ada kecurangan, mungkin hanya kesalahpahaman yang telah kaprah, tersebar luas, tentang hubungan antara harga diri dan prestasi itulah yang harus disalahkan. Dapat dimengerti, pendidik ingin semua siswa mencapai keberhasilan dan memiliki harga diri pribadi terkait dengan prestasi tersebut. Tetapi menetapkan nilai yang lebih tinggi untuk meningkatkan harga diri dan merangsang prestasi yang terlalu sering didengung-dengungkan di telinga akan tidak berefek positif lagi.
Selain itu, meskipun ujian saat ini telah terbukti rentan terhadap kecurangan, solusi kembali ke langkah-langkah dan prosedur yang telah terbukti sebelumnya, bahkan lebih mudah, tidak terpikirkan. Apa yang harus dipertimbangkan adalah membatasi jumlah pengujian untuk akuntabilitas. Kita harus ingat bahwa ada perbedaan antara instruksi dan evaluasi. Jelas bahwa tidak semua ujian dilakukan untuk tujuan evaluasi. Sama-sama benar, bagaimanapun, adalah bahwa tidak semua ujian – khususnya yang dirancang untuk tujuan pengambilan keputusan – harus memiliki nilai instruksional. Ketika tujuan ujian telah terklarifikasi maka ruang lingkup akuntabilitas yang dimandatkan ujian, waktu yang diperlukan untuk administrasi, dan peluang untuk kecurangan akan dapat diminimalkan.

4) Merevisi Peraturan Menteri atau produk hukum/prosedur yang masih lemah.
Pemerintah dan pihak yang berwenang harus mempertimbangkan kembali manfaat relatif produk hukum yang ada. Peraturan Menteri menyuratkan bahwa pertanyaan-pertanyaan pada ujian digunakan untuk memantau prestasi siswa dan untuk mencapai tujuan akuntabilitas secara publik dan biasanya dilampirkan berikut administrasi ujiannya. Meskipun niat baik mereka, akibat yang tak terduga dari produk hukum tersebut adalah telah terjadi peningkatan frekuensi pendidik menggunakan versi ujian sebelumnya (kisi-kisi)untuk merancang lulus UN, yang mengakibatkan penyempitan lebih lanjut kandungan instruksional (isi pembelajaran) yang telah ditetapkan dalam standar isi. Orientasi guru hanya pada materi/ kompetensi yang diujikan saja. Selain itu, biaya negara untuk pelaksanaan produk hukum seperti UN terhitung tidak sedikit. Apalagi pada UN 2010 ini ada program UN susulan dan ulangan, tentu sedikit banyak akan menambah biaya lagi, walaupun patut disadari itulah perubahan yang niatnya solutif pada UN 2010 ini dibanding UN sebelumnya.

5) Audit keamanan prosedur UN.
Mereka yang mempunyai pandangan lebih terhadap program Ujian Nasional dapat menyusun perubahan operasional selanjutnya- banyak di antaranya hanya memerlukan perubahan sederhana dalam prosedur saat ini – yang dapat memiliki efek positif dalam mengurangi kecurangan. Banyak dari hal ini bukan baru, dan banyak mungkin sudah berada di tempat. Namun, “audit keamanan” untuk meninjau prosedur secara reguler tetap diperlukan. Langkah-langkah keamanan umum diantaranya cek pengepakan, penomoran, dan bar-code (pengkodean) materi ujian ditujukan untuk mencegah akses tidak sah dan untuk memungkinkan tindakan penelusuran alur distribusi secara cepat dari mana dan kemana bahan diambil. Langkah-langkah sederhana lainnya dapat dengan mudah dapat ditambahkan, seperti menunda pengiriman bahan ujian sampai tepat sebelum ujian, dan, begitu dikirimkan, bahan-bahan aman dipelihara oleh orang yang bertanggung jawab.
6) Meningkatkan kondisi administrasi UN
Peningkatan perhatian harus diberikan kepada salah satu bagian yang terlemah dalam rantai keamanan yaitu pengawas. Seringkali, kualifikasi pengawas ujian hanya samar-samar disampaikan. Nama-nama guru direkomendasikan dari sekolah dan dikirim ke rayon, pelatihan atau pembekalan yang diberikan adalah minimal (technical meeting, jika ada) bahkan ada yang langsung diberi Surat Tugas, disumpah/dilantik dalam tempo sesingkat-singkatnya. Tidak ada simulasi/pembekalan untuk meningkatkan kewaspadaan atau memberikan ilustrasi pada mereka cara menghadapi contoh kecurangan, bagaimana mendekati peserta ujian saat ada kecurigaan tentang perilaku yang tidak pantas tanpa terlalu mengganggu peserta ujian lain atau mendorong kecemasan orang-orang yang tidak curang. Dalam konteks ujian skala besar, pelatihan harus termasuk prosedur yang efektif untuk mendokumentasikan penyimpangan ujian.
7) Gunakan software dan alat statistik
Sebuah penelitian menunjukkan bahwa memberitahukan kepada peserta ujian bahwa ada perangkat lunak (software) pendeteksi ujian yang akan digunakan, dapat secara dramatis mengurangi insiden kecurangan berdasarkan statistik. Satu studi oleh Bellazza dan Bellazza (1989) menunjukkan penurunan dari sekitar 5% sampai 1% dalam jumlah kecurangan pada ujian Manajemen di tingkat perguruan tinggi. Jika program pendeteksi dapat digunakan untuk memberikan bukti tambahan pada peristiwa pemicu (misal terungkapnya kasus kebocoran satu sekolah lewat analisis kemiripan kesalahan dan pola di lembar jawab komputer), masuk akal untuk memberitahukan bahwa perangkat lunak software pendeteksi ujian dapat digunakan. Software seperti Integrity, Scrutiny!, dan SCheck telah dirancang untuk mendeteksi adanya kolusi dari peserta ujian seperti itu.

8) Memberikan hukuman untuk tindak kecurangan dan mengubah sistem penyelidikan.
Bersamaan dengan membatasi kesempatan untuk curang, prosedur untuk menyelidiki kecurangan dan hukuman bagi para pendidik/penyelenggara yang terlibat kecurangan harus secara dramatis direvisi. Saat ini, ujian nasional diberikan di kelas dengan pintu tertutup juga diawasi Tim pengawasan independen kecil. Sudah ada maksud yang kuat untuk mendidik para personil pengawas untuk melaporkan kecurangan dan dalam kebanyakan peristiwa, tanggung jawab untuk menyelidiki kecurangan melibatkan personil di tingkat sekolah atau kabupaten dan juga badan-badan seperti dewan pendidikan.
Prosedur yang direvisi harus mencakup: sampling acak dan pengawasan lokasi ujian; meningkatkan proteksi terhadap para pemberi bocoran atau kode-kode, prosedur yang lebih ramping dan hukuman tegas seperti pencabutan sertifikat profesi bahkan termasuk diskualifikasi permanen dari profesi.
9) Melaksanakan pengambilan janji /sumpah sebelum ujian
Karena janji/sumpah telah ditunjukkan untuk mengurangi insiden kecurangan dalam konteks selain ujian maka penggunaan mereka di dalam pelaksanaan ujian perlu diperbarui sebagai penegasan ulang. Untuk menjaga kehormatan, para peserta ujian harus berjanji untuk mematuhi serangkaian standar, termasuk menghindari kecurangan diri mereka sendiri dan mewajibkan diri untuk melaporkan kecurangan oleh orang lain. Setelah itu peserta ujian menandatangani janji tertulis tersebut.

Secara keseluruhan, bukti terdapat kecurangan dalam UN itu ada. Kecurangan ini terjadi dengan meningkatnya frekuensi ujian (banyak peserta, bayak lokasi, banyak mata uji). Adalah wajar untuk menyimpulkan bahwa masalah kecurangan tidak akan lenyap. Tetapi, masalah tetap harus diatasi, tidak bisa didiamkan, untuk menjamin integritas, keadilan, dan validitas hasil ujian. Sebagai langkah awal, mereka yang memiliki peran pengawasan program ujian harus membuat para guru pengawas sadar akan berbagai cara kecurangan dapat terjadi, termasuk kecurangan oleh peserta ujian dan staf administrasi yang dapat membantu peserta dalam kecurangan ujian. Selain itu, mereka yang bertanggung jawab untuk program pengujian harus membahas bagaimana mereka dapat membantu mengurangi kecurangan, mendorong tingkat perlindungan publik dan tanggung jawab professional pada warga dan murid yang mereka layani. Wallahu a’lam.

Iklan

One thought on “UN 2010

  1. Novrian Eka Sandhi berkata:

    rakyat menunggu tindak lanjut dari segala temuan kecurangan, sekaligus langkah bijak untuk mengevaluasi sistem pendidikan nasional kita… kalo sempat mampir dunk di http://nesandhi.wordpress.com/2010/05/11/uan-sebuah-ironi-pendidikan/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s